About these ads

Kebijakan Mengenai Subsidi BBM dan Listrik

Anggaran subsidi energi, yang terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik, dalam rentang waktu 2005–2008, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp164,3 triliun, atau tumbuh rata-rata 37,0 persen per tahun, dari sebesar Rp104,4 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp116,9 triliun (3,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp268,7 triliun (5,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (i) perubahan parameter dalam perhitungan subsidi energi, diantaranya ICP, nilai tukar rupiah, dan volume BBM bersubsidi; serta (ii) kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasar listrik. Subsidi BBM, diberikan dengan maksud untuk mengendalikan harga jual BBM di dalam negeri, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sedemikian rupa, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan harga jual BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal, terutama harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, BBM bersubsidi hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu, yaitu meliputi minyak tanah (kerosene) untuk rumah tangga,

minyak solar dan premium di SPBU kecuali untuk industri, serta LPG.

Tabel 1.

Subsidi Pemerintah

Subsidi Pemerintah

Pada tahun anggaran 2009, pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan menjadi sekitar 13% dari sekarang 15,4%. Penurunan ini dilakukan melalui, pertama, dengan alokasi anggaran pendidikan 20% akan ditingkatkan gaji guru secara signifikan serta pemenuhan fasilitas dan infastruktur bagi pengadaan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tambahan alokasi anggaran pendidikan Rp46,1 triliun, juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan guru. Kedua, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas. Ketiga, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, anggaran subsidi disediakan untuk mempertahankan daya beli dan penyediaan bahan pokok. Anggaran subsidi dalam RAPBN 2009 akan dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp 101,4 triliun, subsidi listrik Rp 60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk, dan benih Rp32 triliun. Perhitungan subsidi memerhatikan adanya efisiensi pengadaan dan distribusi kedua jenis energi tersebut. Di sisi lain, pengalokasian di sektor pertanian, subsidi pupuk dan benih yang lebih besar pada 2009 diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian (padi, jagung, dan kedele) pada tahun depan. Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar Sembilan belas juta rumah tangga sasaran.

About these ads

Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia

Beban Utang Meningkat. Ketika krisis mulai melanda Indonesia pada pertengahan 1997 kondisi keuangan negara kita sebenarnya tidak terlalu buruk. Pada tahun 1996 APBN (menurut cara pembukuan GFS yang sejak 2000 kita pakai) surplus sebesar 1,9% dari PDB, hutang Pemerintah dengan luar negeri adalah USD 55,3 milyar atau sekitar 24% dari PDB sedangkan hutang dalam negeri tidak ada. Realisasi APBN 1997 sampai dengan Semester I juga baik. Surplus anggaran setengah tahun itu mencapai 1,8% dari PDB dan hutang pemerintah tidak banyak berubah.

Krisis mengubah itu semua. Defisit anggaran serta merta membengkak dan hutang Pemerintah meningkat tajam. Pada tahun 1998, tahun yang paling kelabu dalam krisis, Indonesia mengalami kombinasi dua penyakit ekonomi yang paling fatal: sektor riil yang macet dan hiperinflasi. Tahun itu PDB kita anjlok dengan sekitar 13%, inflasi mencapai sekiktar 78% dengan harga makanan meningkat lebih dari dua kali lipat, kurs melonjak-lonjak tak menentu dan serta merta anggaran negara berubah dari surplus menjadi defisit 1,7% dari PDB.

Grafik Ruang Fiskal Indonesia

Grafik Ruang Fiskal Indonesia

Pada tahun 2000, sewaktu proses rekapitalisasi perbankan rampung, utang Pemerintah mencapai Rp 1.226,1 triliun (setara USD 60,8 miliar pada waktu itu) atau sekitar 96 % dari PDB. Melonjaknya beban utang ini hampir seluruhnya karena timbulnya utang dalam negeri dalam jumlah yang besar sebagai akibat dari upaya kita untuk menyelamatkan sektor perbankan yang berantakan dilanda krisis.

Jumlah utang dalam negeri sebesar Rp 643 triliun itu merupakan akumulasi dari biaya yang timbul dari tiga kebijakan pokok untuk menopang perbankan nasional selama krisis. Ketiga kebijakan tersebut dilaksanakan secara hampir berurutan sejalan dengan tahap perkembangan krisis.

Optimalisasi Anggaran

Untuk mendanai anggaran belanja negara pada tahun depan, dalam RAPBN 2009 pendapatan negara mencapai Rp1.021,6 triliun. Artinya, anggaran ini meningkat sebesar Rp127,6 triliun atau 14,3% dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp295,3 triliun. Rencana penerimaan perpajakan itu berarti naik sekitar Rp117 triliun atau 19,2% dari 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan nonmigas pada 2009 tetap ditargetkan tumbuh sekitar 20%, meskipun tarif pajak diturunkan dari 30% menjadi 28% untuk PPh badan dan dari 35% menjadi 30% untuk PPh orang pribadi. Bahkan untuk usaha kecil menengah, tarif pajak hanya sebesar 15% atau diberikan keringanan sebesar 50% lebih rendah dari tarif PPh badan. Ditetapkan pula kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp13,2 juta, menjadi Rp15,8 juta untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah. Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN 2009 direncanakan mencapai Rp295,3 triliun, naik Rp12,5 triliun dari APBN-P 2008. Nilai PNBP terbesar berasal dari sektor migas dan pertambangan umum. Saat ini, ditempuh upaya pengendalian cost recovery lewat evaluasi komponen biaya produksi, dan standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor.

Mendorong Perekonomian

Alokasi belanja negara dalam RAPBN 2009 sebesar Rp1.122 triliun dengan komposisi belanja departemen (31%), subsidi (21%), bunga utang (10%), dan dana daerah (28%). Dengan demikian, lebih dari 70% alokasi RAPBN 2009 dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah pusat mengendalikan Rp818 triliun dan lebih dari Rp312 triliun lewat dapartemen. Pencairan anggaran yang selama ini menjadi masalah, dari waktu ke waktu telah menunjukkan perbaikan. Program revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir ini berhasil mendorong swasembada pangan. Pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan, kita mampu mengamankan ketahanan pangan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud sampai Pulau Rote, penyelesaian jalur dan jaringan telekomunikasi (Palapa Ring) di wilayah Indonesia Timur, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang dan penumpang maupun jasa, serta penting dalam peningkatan produksi. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh beberapa jalur utama. Pada 2009, belanja infrastruktur ditingkatkan, sehingga memungkinkan penyelesaian beberapa proyek besar di antaranya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala Namu di Sumatra Utara, dan Bandara Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Juga beberapa jalan arteri dan jalan akses, seperti lintas pantai selatan Jawa dan pulau-pulau terpencil serta terluar. Pembangunan rail link kereta api Manggarai-Bandara Cengkareng, jalur KA ganda Kroya-Kutoarjo, Cirebon Kroya, dan Tegal-Pekalongan. Pengembangan pelabuhan strategis di Belawan, Manokwari, Bitung, Bojonegara, dan Manado juga dilakukan penyelesaiannya pada 2009.

Di sektor kelistrikan program 10.000 MW diharapkan secara bertahap akan menghilangkan krisis pasok listrik di semua belahan Nusantara. Mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa-Bali diharapkan teratasi. Program ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan PLN terhadap bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan. Untuk pembangunan jalan tol trans-java dan JORR di wilayah Jabodetabek, telah disediakan dana pembelian tanah dan risiko biaya pengadaan tanah untuk 28 ruas jalan kepada kontraktor swasta pemenang tender.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 369 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: