About these ads

Isu-Isu Strategis Penataan Ruang di Indonesia

Dalam melakukan Penataan Ruang tentunya memiliki isu-isu strategis yang dihadapi, berikut ini adalah beberapa isu yang dihadapi :
a. Terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya.


b.  Isu berikutnya yang sangat serius adalah mengenai kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa – kota. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980), meningkat menjadi 55,4 juta atau 30,9% (1990), menjadi 74 juta atau 37% (1998), menjadi 90 juta jiwa atau 44% (2002), dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduk nasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% (1990- 1995). Dengan kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat, perhatian pada penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, misalnya melalui penerapan zoning regulation, mekanisme insentif dan disinsentif, dan sebagainya.

c.  Perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear yang dikenal dengan ribbon development, seperti yang terjadi di Pantai Utara Jawa secara intensif pun mulai terjadi di Pantai Timur Sumatera. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan yang memanjang pada kedua Pulau utama tersebut telah menimbulkan kesenjangan antar-wilayah pulau yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana-sarana. Sebagai gambaran konsentrasi kegiatan ekonomi di Pantura Jawa mencapai 85%, jauh meninggalkan Pantai Selatan (15%). Hal ini pun dicirikan dengan intensitas pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi, seperti pada lintas utara Jawa dan lintas Timur Sumatera.

d. Isu lainnya adalah menyangkut perkembangan kota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk “konurbasi” antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Konurbasi dimaksud dicirikan dengan munculnya 9 kota metropolitan dengan penduduk diatas 1 juta jiwa (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang, Semarang, Palembang dan Makassar) dan 9 kota besar (Bandar Lampung, Malang, Padang, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar). Konurbasi yang terjadi pada kota-kota tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti kemiskinan perkotaan, pelayanan prasarana dan sarana kota yang terbatas, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan.


e.  Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan,  mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi.


f.  Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, serta belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRWN.

g.  Belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, serta kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.


Selain itu, ada juga 3 (tiga) isu utama dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional,

yang meliputi :

1.  Terjadinya konflik antarsektor dan antar-wilayah,

2. Degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara,

3. Dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari minimnya dukungan
kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam RTRWN seperti kawasan perbatasan negara, kawasan andalan, dan KAPET.


Isu-isu strategis tentang penataan ruang ini harus dibarengi peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam penataan ruang baik secara pasif maupun secara aktif, yang ditempuh melalui sosialisasi informasi pemanfaatan ruang secara kontinu dan sistematis agar menjadi suatu hal yang positif.

About these ads

Perizinan dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melelaui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan.

Perizinan dalam pembangunan suatu kawasan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Izin kegiatan atau sector, merupakan persetujuan pengembangna kegiatan aktivitas sarana prasarana yang menyatakan bahwa aktivitas budidaya yang akan mendominasi kawasan apakah memang sesuai atau masih dibutuhkan atau merupakan bidang yang terbuka di wilayah tempat kawasan itu terletak. Izin ini diterbitkan oleh instansi pembina atau pengelola sector terkait dengan kegiatan dominan tadi. Tingkatan instansi ditetapkan sesuai aturan di departemen lembaga terkait. Pada dasarnya dikeluarkan dua tingkatan izin kegiatan sector, yaitu :

a. Izin prinsip, merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi. Bagi perusahaan PMDN atau PMA, surat persetujuan penanaman modal atau SPM untuk PMDN dan meninvest atau ketua BKPN atau surat pemberitahuan presiden untuk PMA digunakan sebagai izin prinsip.

b. Izin tetap, merupakan persetujuan akhir setelah izin lokasi diperoleh. Izin lokasi menjadi persyaratan, mengingat sebelum memberikan persetujuan final tentang pengembangan kegiatan budidaya, lokasi kawasan yang dimohon bagi pengembangan aktivitas tersebut telah sesuai. Selain itu, kelayakan pengembangan kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah diketahui melalui hasil AMDAL

2. Izin pertanahan merupakan persetujuan penggunaan tanah yang diawali dengan izin lokasi dan dilanjutkan dengan penertiban sertifikasi hak atas tanah. Izin ini meliputi:

a. Izin lokasi, merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas atau sarana prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon, sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip. Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui suatu pengadaan tertentu dan dasar bagi penggunaan hak atas tanah. Acuan yang sering digunakan dalam penertiban izin lokasi adalah :

i. Kesesuaian lokasi bagi pembukaan atau pengembangan aktifitas dilihat dari RTRW dan keadaan pemanfaatan ruang eksisting

ii. Bagi lokasi di kawasan tertentu, suatu kajian khusus mengenai dampak lingkungan pengembangan aktifitas budidaya dominan terhadap kualitas ruang yang ada, hendakna menjadi pertimbangan dini. Persyaratan tambahan yang dibutuhkan adalah surat persetujuan prinsip dan surat pernyataan kesanggupan member ganti rugi atau penyediaan tempat penampungan bagi pemilik yang berhak atas tanah yang dimohon.

b. Hak atas tanah, walaupun sebenarnya bukan merupakan perizinan namun dapat dianggap sebagai persetujuan kepada pihak pelaksana pembangunan untuk mengembangkan kegiatan budidaya di atas lahan yang telah diperoleh.

c. Macam hak yang akan diperoleh sesuai dengan sifat kegiatan budidaya dominan yang akan dikembangkan. Pada tingkat kawasan, hak yang diberikan umumnya bersifat kolektif tergantung sifat aktivitas dan budi dayanya.

3. Izin perencanaan dan bangunan meliputi :

a. Izin perencanaan merpakan izin pemanfaatan ruang yang sexxx, karena setelah izin lokasi menyatakan kesesuaian lokasi bagi pengembangan budidaya dominan. Izin perencanaan menyatakan persetujuan terhadap aktifitas budi daya rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan. Izi pengembangan merupakan istilah lain yang digunakan oleh beberapa pemda

b. Izin mendirikan bangunan atau IMB merupakan izin bagi setiap aktifitas budidaya rinci yang bersifat hiasan atau bangunan jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan; rencana tapak di setiap blok. Peruntukan (terutama banguna berskala besar) atas rancangan arsitek di setiap persil

4. Izin lingkungan merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawsan yang dimohon ‘layak’ dari segi lingkungan hidup.

Izin ini meliputi:

a. Izin HO atau undang-undang gangguan, terutama untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan objek amdal).

b. Persetujuan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemanfaatan     lingkungan atau RPL untuk kawasan yang sifat kegiatan budidaya rinci yang berada dalamnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdampak terhadap lingkungan hidup.


Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administrative terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 369 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: