About these ads

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN RUANG

Definisi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya produk rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berikut ini Sistem pengendalian pemanfaatan ruang dengan dasar-dasar Pengendalian Pembangunan :

1. Regulatory system
Yaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Regulatory system ini sudah diterapkan di Indonesia, tetapi dalam penerapannya belum berjalan dengan baik. Karena mental birokrasi pemerintah yang masih rendah, yang masih rawan terhadap penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Discretionary system
Pemanfaatan ruang yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada pertimbangan pejabat/lembaga perencanaan yang berwenang untuk menilai proposal pembangunan yang diajukan.
3.   Zoning regulation/peraturan zonasi
Pembagian lingkungan kota dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang yang berbeda-beda (Barnett, 1982)

4.    Development control/permit system
Mengatur kegiatan pembangunan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan, perekayasaan, pertambangan maupun kegiatan serupa lainnya dan atau mengadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan tertentu (Khulball & Yuen, 1991).  Memungkinkan tetap dilaksankannya pembangunan sebelum terdapat dalam dokumen rencana.

Pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan tentunya memiliki landasan kewenangan tehadap pengendalian pembangunan. Berikut ini Landasan Kewenangan Pemerintah dalam Pengendalian Pembangunan :

1.    Bundles of rights (hak atas lahan)
Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan.

2.    Police power (pengaturan)
Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Seringkali dianggap sebagai ‘limitation of private property/individual rights’.

3.    Eminent domain (pencabutan hak atas lahan)
Yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum.


4.    Taxation

Yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum.


5.    Spending power (Government Expenditure)
Yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum (melalui APBN dan atau APBD).

Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan ruang. Namun di lain pihak, pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak “over” agar tidak terjadi hal yang buruk.  Tentunya harus diupayakan jalan tengah yang terbaik agar pengendalian pembangunan dalam hal pemanfaatan ruang  terus dilakukan oleh pemerintah.

About these ads

Hak Atas Lahan

Enam Hak Status dalam Lahan (teoritis)

1. Surface right : mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permukaan tanah (hak diberikan sebagai izin untuk menikmati penggunaan tanah, namun dibatasi).
2. Productive right : izin untuk mencari keuntungan produksi, merupakan subjek pajak.
3. Development right : izin untuk mengembangkan tanah milik (harus diatur dengan perencanaan).
4. Pecuniary right : hak untuk melakukan komersialisasi dari nilai pembangunan tanah.
5. Restrictive : larangan untuk membangun.
6. Disposal right : hak untuk mengalihkan/mentransferkan (biasanya peristiwanya dikenai pajak).

Di Indonesia, ada dualisme dalam kepemilikan tanah (berdasarkan sejarah) :

1. Berdasarkan hukum barat.
2. Berdasarkan hukum adat.

Hukum tanah adat.
Hukum tanah barat.
Hukum tanah dari daerah-daerah swapraja.
Hukum tanah administratif Hindia Belanda (dibuat tahun 1870: Agrarische Wet).

Setelah merdeka, Indonesia tidak setuju dengan hukum tanah barat, oleh sebab itu dilakukan transformasi hak ulayat menjadi hak bangsa yang tertuang dalam UUPA No. 5 Tahun 1960.

Karena tanah merupakan fungsi sosial (lihat Pasal 6 UUPA), jadi Pemerintah tidak usah intervensi lagi.  Hal lain yang berbeda dengan hukum barat, ialah hanya pribumi yang boleh memiliki tanah (hak milik, termasuk ke dalam hak primer).

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 369 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: